Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keuangan daerah, termasuk di Tidore Kepulauan. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada DPR, BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan Tidore Kepulauan dalam pengawasan keuangan daerah tidak bisa dianggap remeh. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, “BPK harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah agar dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.”
Selain itu, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, “BPK harus memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.”
Pengawasan keuangan daerah oleh BPK juga dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pengawasan yang ketat dari BPK dapat menjadi deteksi dini terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan adanya peran Badan Pemeriksa Keuangan Tidore Kepulauan yang kuat dalam pengawasan keuangan daerah, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi.