Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keuangan negara. Sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK Maluku Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan transparan.
Menurut Kepala BPK Maluku Utara, Ahmad Supardi, peran lembaganya dalam pengawasan keuangan negara sangat vital. “Kami memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyelewengan atau korupsi,” ujar Ahmad Supardi.
Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan, BPK Maluku Utara berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pakar hukum administrasi negara, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa peran BPK dalam pengawasan keuangan negara sangat strategis. “BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pengeluaran negara guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi,” ujar Prof. Hikmahanto.
Selain itu, BPK Maluku Utara juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan pengawasan keuangan negara. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan peran yang semakin penting dalam pengawasan keuangan negara, BPK Maluku Utara terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga keuangan negara agar tetap bersih dan terjaga dari praktik korupsi.